PROGRAM operasi pasar (OP) beras agaknya sudah menjadi ‘ritual’ tahunan, dilakukan pemerintah (berulang-ulang) setiap tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini pemerintah telah memutuskan akan melakukan OP apabila kenaikan harga beras sekitar 10 persen.  
   
Umumnya keluarga miskin membeli beras satu-dua liter atau kilogram setiap hari, untuk dimasak hari itu juga. Sementara beras OP dijual karungan. Sekalipun dijual eceran, tidak mungkin mereka pergi ke pasar hanya sekadar untuk membeli dua-tiga liter beras. Lagi pula OP tidak dilakukan setiap hari, dan tidak semua penduduk mengetahui jadwal dan lokasinya. OP, dengan demikian, hanya menguntungkan mereka yang punya cukup uang untuk membeli beras 20-25 Kg sekaligus dan pedagang yang pandai memanfaatkan celah dan peluang.

Hampir bersamaan program OP, pemerintah juga menggelar program raskin. Beras yang dijual Rp 1.600/Kg ini--sebelumnya Rp 1.000--lebih jelek daripada beras OP. Karena tidak layak konsumsi memancing warga melakukan aksi demonstrasi menolak raskin, bahkan di beberapa tempat raskin dijadikan pakan bebek.

Pedagang Raskin
Pada awal reformasi (1998-2005) program raskin dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ketika itu setiap LSM menyalurkan untuk 20-50 ribu kepala keluarga (KK), dan setiap KK dapat ‘jatah’ 20 Kg per bulan. Atas jasa-nya sebagai pedagang raskin, LSM dapat fee Rp 200 per Kilogram. Berarti uang yang mengalir ke dalam pundi-pundi setiap LSM Rp 80-200 juta per bulan, makanya waktu itu banyak LSM berebut untuk mengelola program raskin. Kini setelah program dikelola oleh pemda, hiruk-pikuk LSM-LSM tersebut ‘nyaris tak terdengar’.

Baik ketika dikelola LSM maupun dikelola pemda, program raskin menimbulkan banyak masalah. Di samping persoalan kualitas beras jelek, tidak tepat sasaran, ditimbang menggunakan literan (tidak sampai 1 Kg), banyak raskin dijual kepada pedagang dengan harga Rp 1.500-Rp 2.000/Kg (1998-2005). Inilah beras ‘Spanyol’ (separoh nyolong), kemudian dipoles (digiling ulang) lalu dioplos dengan beras lokal. Persentase oplosan menjadi patokan dalam menentukan harga jual, jadilah beras oplosan beredar di pasar-pasar dengan bermacam-macam kualitas dan harga. Jadi program raskin hanya menguntungkan pelaksana program, bukan penduduk miskin.

Politik Belah Bambu
OP beras digelar untuk menurunkan harga beras, program raskin untuk mengatasi bencana kelaparan yang mengancam penduduk miskin. Targetnya adalah berapa ton beras terjual dan berapa jumlah keluarga miskin dapat membeli. Target tercapai dan harga beras berhasil ditekan, program dianggap berhasil.

Ketidakmampuan penduduk, dalam konteks itu, direduksi menjadi masalah harga. Sebab-sebab ketidakmampuan tidak terjawab, yang diributkan tingginya harga beras. Maka, melalui program OP dan raskin, ketika harga beras melambung tinggi yang dilakukan pemerintah adalah menekan harga sampai pada titik yang telah ditentukan (murah), mirip ‘moral’ tengkulak yang biasa menekan harga gabah saat musim panen.

Seberapa efektif program OP beras dan raskin berkontribusi dalam penurunan harga dan penanggulangan bencana kelaparan? Kecuali membuka celah orang untuk berbuat curang, OP beras selama ini tidak begitu efektif dalam penurunan harga. Kalau pun terjadi penurunan harga bukan karena adanya OP beras, melainkan bandar beras dan tengkulak sudah mulai melepas stok gabah dalam partai besar--biasanya menjelang memasuki musim panen. Masalahnya sekalipun harga sudah diturunkan dan kebijakan (politik) beras murah sudah berlangsung puluhan tahun, nyatanya masih banyak penduduk yang tidak mampu beli--kelaparan sering menyerang sebagian penduduk miskin.

Jadi, kecuali membangun kesan populis, program raskin dan OP beras tidak menolong penduduk miskin. Bahkan bagi petani kecil kebijakan beras murah justru menyengsarakan, kian membenamkan petani ke dalam lumpur kemiskinan. Seperti politik ‘belah bambu’, kebijakan beras murah menempatkan petani di desa sebagai sisi yang diinjak dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di kota (konsumen) sebagai sisi yang diangkat; dua kelompok masyarakat--yang sama-sama miskin itu--berada dalam posisi berhadap-hadapan.

Kelangkaan Beras
Kelangkaan beras di pasaran tidak terjadi secara kebetulan bersamaan lamanya musim kemarau atau musim tanam terlambat. Pengamatan penulis di daerah Pantura Jawa Barat (Bekasi, Karawang, dan Subang)--salah satu sentra beras negeri ini--, kelangkaan beras terkait dengan persoalan status petani dalam kepemilikan lahan.

Bagi petani penggarap sawah 0,5 HA di daerah Bekasi misalnya, paling tinggi menghasilkan gabah dua ton. Hanya 1,5 ton milik petani, 0,5 ton harus diserahkan pada tengkulak--notabene pemilik sawah--untuk biaya sewa lahan sekali musim tanam. Karena biaya produksi juga pinjam pada tengkulak, petani juga harus membayar utangnya dalam bentuk gabah. Jadi, praktis dua ton gabah yang dihasilkan petani penggarap berada di tangan tengkulak.

Bagi tengkulak yang menggunakan buruh tani kewajibannya hanya membayar upah (rendah), semua gabah milik tengkulak. Di daerah Bekasi, seorang tengkulak rata-rata menguasai 10 HA sawah. Dengan asumsi setiap hektare menghasilkan 4-5 ton gabah, berarti gabah yang berada di tangan seorang tengkulak 40-50 ton sekali musim panen. Jika musim tanam dua sampai tiga kali seperti di Karawang dan Subang, gabah yang berada di tangan seorang tengkulak 80-100 ton atau 120-150 ton per tahun.
Bagi petani gurem yang tak punya biaya produksi biasanya pinjam pada teng-kulak, setelah panen utangnya harus dibayar dalam bentuk gabah. Celakanya gabah milik petani tidak boleh dijual pada orang lain, tapi harus dijual pada tengkulak yang meminjamkan modal. Jadi, seperti petani penggarap, praktis semua gabah yang dihasilkan petani gurem dikuasai tengkulak.

Kondisi inilah yang dapat menjelaskan kenapa Bulog pada musim panen tidak bisa membeli gabah secara langsung pada petani; setelah panen gabah tidak berada di tangan petani lagi, tapi di tangan tengkulak. Puluhan bahkan ratusan ton gabah berada di tangan seorang tengkulak, padahal dalam satu desa terdapat lebih dari seorang tengkulak. Jadi, kelangkaan dan tingginya harga beras bukan peristiwa kebetulan bersamaan musim kemarau panjang atau ..... karena hujan agak terlambat sehingga waktu tanam pun terlambat (Bustanil Arifin, Kompas, 18/1/2010), melainkan sebuah ‘mitos’ yang sengaja dihembuskan agar OP beras dan program raskin mendapat legitimasi moral dan alasan kemanusiaan.

Bagi tengkulak kemarau panjang adalah ‘ritual’ tahunan, oleh karenanya memborong gabah saat musim panen adalah langkah antisipatif sangat cerdas. Mungkin berlebihan jika dikatakan rekayasa, tapi tidak keliru bila beras langka gabah yang berada di tangan tengkulak tidak dikeluarkan dalam partai besar. Menurut seorang tengkulak di Bekasi, setelah panen biasanya mereka menahan gabah 3-4 bulan. Selama itulah gabah yang mereka miliki digiling sedikit-sedikit, bila perlu stop produksi beras. Dengan begitu beras yang berada di tangan pedagang di kota-kota menipis atau tidak ada sama sekali.

Saat stok beras di tangan pedagang terbatas, harga (beras) langsung melambung tinggi. Pemerintah langsung bertindak, menggelar OP beras dan raskin. Pedagang dan tengkulak tidak kalah sigap, memborong beras OP dan raskin--ganti karung, lalu dijual dengan harga pasar. Pedagang dan tengkulak untung besar, penguasa dianggap populis dan dermawan; mampu menyediakan kebutuhan pokok (beras) berharga murah. Penduduk miskin dan petani dapat apa?