Laporan Antara

BANDUNG, SRIPOKU--Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, meminta Gubernur Jawa Barat untuk tidak merealisaikan rencana pembuatan film Perang Bubat. Pembuatan film tersebut dikhawatirkan justru membuat imej jelek ke generasi muda.

Hal tersebut, terungkap dalam kunjungan kerja Komisi VI DPRD RI ke Pemerintahan Provinsi Jawa Bar di Basemant Gedung Sate Bandung, Jumat.

"Tidak perlu dilakukan usulan pembuatan film Perang Bubat, karena film itu tidak baik dan takut membuat image jelek kepada generasi muda karena selama ini Jawa Barat dengan Jawa itu bersahabat," ujar kata anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Demokrat, Yusyus Kuswandana.

Pembuatan film Perang Bubat yang  akan dibiayai APBD Provinsi Jabar dan Jatim  itu rencananya menjadi upaya rekonsiliasi sejarah kedua provinsi. Pemprov Jabar mengajukan anggaran sebesar Rp6 miliar pada APBD 2010 untuk pembiayaan produksi film itu.

Produksi film daerah yang dikerjasamakan antara dua provinsi itu, rencananya menjadi kerja sama pertama sekaligus untuk menghidupkan dunia layar lebar di Indonesia.

Film kolosal Perang Bubat rencananya akan mengupas sisi lain dari konflik Kerajaan Padjadjaran (Jawa Barat) dengan Majapahit (Jawa Timur) pada masa lalu yang dikemas menjadi sebuah misi rekonsiliasi bagi kedua wilayah itu.