SEOUL — Penasihat politik penting Sekjen PBB Ban Ki-moon, Lynn Pascoe, tiba di Seoul, Sabtu (6/2/2010), untuk membicarakan mengenai program nuklir Korea Utara. Selanjutnya, Pascoe, wakil sekjen PBB untuk urusan politik, dijadwalkan akan mengunjungi ibu kota Korea Utara, Pyongyang, 9-12 Februari 2010, sebagai bagian dari lawatan ke empat negara yang juga akan mencakup China dan Jepang, kata kantor pers Ban.

"Saya di sini untuk berbicara dengan Korea Selatan mengenai hubungan PBB dengan ROK (Korea Utara)," tutur Pascoe kepada wartawan sebelum ia bertemu dengan pemimpin delegasi Korea Selatan ke pembicaraan perlucutan senjata nuklir enam pihak, Wi Sung-lac, dan Menlu Yu Myung-hwan.

"Kami akan membicarakan mengenai masalah-masalah regional," kata Pascoe menambahkan, menolak untuk memerinci.

Kantor berita Korea Selatan, Yonhap, melaporkan, utusan AS itu akan membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan program senjata nuklir Korea Utara dan bantuan kemanusiaan.

PBB ingin mengirim utusan ke Pyongyang awal tahun lalu, tapi Korea Utara menolak tawaran itu, kata Yonhap.

Dalam pemberhentian perjalanannya di Korea Utara, Pascoe merencanakan untuk mengadakan pembicaraan yang meliputi banyak hal mengenai semua masalah kepentingan bersama dengan para pejabat senior, jelas kantor pers Ban.

Pada September, Ban Ki-moon, bekas Menlu Korea Selatan, telah bertemu dengan Wakil Menlu Korea Utara Park Gil Yon di Markas Besar PBB dan membicarakan senjata nuklir Utara dan juga masalah kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Pyongyang telah mendapat tekanan internasional yang meningkat untuk kembali ke pembicaraan perlucutan senjata nuklir yang negara komunis itu telah boikot selama sembilan bulan.

PBB telah menjatuhkan sanksi lebih keras pada Utara menyusul uji coba rudal dan nuklirnya tahun lalu dan ekonomi negara komunis itu telah terpukul oleh tindakan yang memperketat pembatasan atas ekspor senjata itu.

Korea Utara mengandalkan pada bantuan asing untuk memberi rakyatnya makan sejak negara itu menderita kelaparan yang meluluhkan pada 1990-an.

PBB dapat memutuskan untuk mengurangi sanksi jika ada kemajuan substansial dalam pembicaraan yang mengumpulkan kedua Korea itu, AS, Rusia, China, dan Jepang.

Namun, sebelum bergabung kembali, Utara minta diakhirinya sanksi dan pembicaraan mengenai perjanjian perdamaian untuk secara resmi mengakhiri Perang Korea 1950-1953.