Salam Sriwijaya  TEMUAN beras miskin (raskin) yang bermenir, patahan yang lebih dari 20 persen, berkutu dan bau pada Desember tahun lalu terus bergulir hingga sekarang. Dalam waktu tiga bulan ternyata janji Bulog untuk memperbaiki kualitas raskin dengan me-reprosessing raskin belum terbukti.

Pekan lalu, Komisi II DPRD Sumsel melakukan sidak, dan masih menemukan adanya beras bermenir.

Praktis tidak jauh berbeda dengan raskin temuan Desember lalu. Hal ini membuat anggota DPRD meradang. Mereka tidak melihat keseriusan Bulog dalam memberi kualitas yang baik untuk beras jatah warga kurang mampu tersebut. Kamis lalu (4/2) semua fraksi di DPRD Sumsel satu suara mendukung rekomendasi dari Komisi II DPRD Sumsel perihal raskin. Delapan fraksi secara tegas ingin rekomendasi itu ditindaklanjuti pimpinan dewan menjadi sebuah keputusan resmi dari DPRD Sumsel.

 Bahkan beberapa fraksi menyatakan bila perlu dibentuk panitia khusus (pansus) melalui hak angket anggota dewan. Pansus itu untuk menyelidiki raskin berkualitas buruk yang dikelola Bulog Divre Sumsel. Nama pansus bahkan sudah dimunculkan, yakni Pansus Buloggate Sumsel.

Kedelapan fraksi adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi Amanat Pembaruan, Fraksi Kebangkitan Reformasi Nasional, Fraksi PPP serta Fraksi Gerindra.

 Dengan dukungan penuh dari fraksi maka rekomendasi dari Komisi II secepatnya diproses di pimpinan dewan dan disampaikan ke Gubernur Sumsel, Perum Bulog di Jakarta dan juga Kepolisian Daerah Sumsel. Bila ada hal-hal yang patut ditindaklanjuti secara hukum, maka dipersilahkan kepada pihak terkait untuk menindaklajutinya.

 Reaksi keras dewan hingga kini belum mendapat tanggapan dari Bulog Sumsel. Kepala Divre Bulog Teddy menolak untuk diwawancarai. Dia berjanji akan menemui Sripo pada Senin pekan depan.

Kasus raskin ini wajar membuat para wakil rakyat meradang. Warga miskin yang seharusnya mendapat pelayanan lebih agar tetap hidup sehat di tengah ketidakmampuan malah “dipaksa” menikmati beras jelek.

 Pansus Buloggate seharusnya dapat menggolkan misi meningkatkan kualitas beras. Bila tidak, Pansus justru akan dicap hanya mencari sensasi saja. Kedua, harus mencari tahu siapa-siapa yang bertanggungjawab sehingga bisa terjadi beras bermenir menjadi konsumsi masyarakat miskin. Hal ini harus dijelaskan secara clear dan terbuka agar ke depan dapat dicarikan sistem yang lebih ideal.

Yang perlu diingat Pansus Buloggate jangan sampai berbau politik apalagi sampai berujung negosiasi-negosiasi yang bahkan dapat menyakiti masyarakat. Kita tunggu kerja anggota DPRD yang terhormat dan semoga Bulog dapat terus melayani masyarakat.