Solusi untuk mengeliminir kemisikinan dan pengangguran tidak hanya memberi ikan, seperti program konvensasi BBM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan sejenisnya. Tetapi perlu program yang kongkrit, bila perlu semua program yang kita usung nanti, senantiasa mengajak masyarakat produktif. Misalnya program pembukaan/pencetakan sawah baru, atau program pemberdayaan sektor pertanian dan petani, seperti yang dilakukan di Jepang.

PERSOALAN ekonomi yang sudah menunggu dan harus menjadi perioritas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono adalah bagaimana mengelimir kemiskinan dan menekan jumlah pengangguran. Program yang diusung SBY-Boediono pada saat Capres antara lain; pemerintahan yang bersih untuk rakyat, melanjutkan program prorakyat (seperti PNPM, kredit usaha mikro), revitalisasi peran koperasi, percepatan pembangunan infrastruktur (terutama didaerah tertinggal), menyinergikan peran pemerintah, pengusaha, dunia usaha dan kalangan keuangan mendukung peningkatan daya saing UKM.

Kemudian progam yang mengarah pada persoalan pengangguran yang diusung oleh SBY-Boediono, antara lain; mendorong keahlian dan kewirausahaan, bantuan permodalan dan fasilitas, meningkatkan sinergi antara lembaga pendidikan dan dunia usaha (Kompas,30/06/2009). Program tersebut diungkap kembali oleh SBY pada saat menjual/memasarkan program 100 hari-nya beberapa hari yang lalu.

Program mengeliminir kemiskinan dan menekan jumlah pengangguran  tersebut ternyata masih minim. Untuk itu, tidak berlebihan kalau SBY-Boediono terlebih Kabinet Ekonomi Baru nanti harus lebih mempertajam dan lebih mempertegas serta lebih meng-konkrit-kan program mengeliminir kemiskinan dan menekan jumlah pengangguran tersebut.

Jumlah masyarakat miskin dan jumlah pengangguran di negeri ini  akan terus bertambah, bila tidak disolusi dengan baik. Kemiskinan dan pengangguran ini mempunyai keterkaiatan yang kuat. Pengangguran menyebabkan kemiskinan, karena orang yang menganggur tidak mempunyai pendapatan. Sebaliknya kemiskinan akan mencetak pengangguran.

Kemiskinan dan pengangguran, terutama pengangguran  secara umum  akan berdampak terhadap membesarnya ongkos ekonomi (economy cost). Semakin besarnya tingkat pengangguran, makin besar perbedaan antara tingkat pendapatan  sebenarnya dengan pendapatana potensial dan semakin  besar pula  perbedaan  tingkat kemakmuran yang dinikmati dengan tingkat kemakmuran yang  mungkin dinikmati. Kemudian pengangguran juga akan menimbulkan ongkos soial (social cost), yang tidak kecil, pengangguran akan menyebabkan stabilitas sosial dan politk akan terganggu, dan masih banyak lagi dampak negatif dari dua penyakit ekonomi ini.

Semakin sempitnya lapangan kerja yang tersedia, semakin bertambahnya jumlah pengagguran di negeri, sehingga menyebabkan banyak anak negeri ini yang mencari pekerjaan di negeri orang (di Malaysia, di Arab dan negaara lain yang memberi harapan). Seiring degan itu, tidak sedikit pula kasus yang menyelimuti Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terutama Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, karyawan pabrik dan atau sebagai blue collar worker tersebut. Terlepas dari tindakan kesewenangan majikan mereka, yang jelas mereka kerap kali memalukan dan mengikis martabat negeri ini,karena mereka sering disiksa dan mendapat tindakan tidak wajar lainnya. Mereka terpaksa megadu nasib ke negeri orang, walaupun harus berhadapan dengan hujan batu.

Pemandangan kemiskinan kerap kali menghiasi media elektronik (TV) dan cetak (koran), sebut saja kasus meninggalnya anak negeri ini,dalam peristiwa pembagian zakat maut, beberapa kaum adam dan hawa yang terluka dalam kasus pembagian sembako lebaran Gubernur DKI beberapa waktu lalu dan masih banyak lagi pemandangan kemiskinan yang kerap dipertontonton.

Solusi-Produktif
Boleh saja SBY mengklaim telah sukses dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governanne Government).Tetapi perlu diingat bahwa kemiskinan dan pengangguran tidak hanya dapat diselesaikan dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih saja., perlu memperbaiki perekonomian negeri ini dan perlu memperkuat kapasitas masyarakat. Tidak berlebihan kalau kita harus mewanti-wanti pertumbuhan ekonomi kita yang cendrung turun, pada tahun 2010 diasumsikan dalam RAPBN hanya 5.0 persen. öPRö bagi pemerintahan baru, terutama Kabinet Ekonomi baru nanti untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7 persen,seperti yang pernah kita capai sebelum krisis.

Solusi untuk mengeliminir kemisikinan dan pengangguran tidak hanya memberi ikan, seperti program konvensasi BBM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan sejenisnya. Tetapi perlu program yang kongkrit, bila perlu semua program yang kita usung nanti, senantiasa mengajak masyarakat produktif. Misalnya program pembukaan/pencetakan sawah baru, atau program pemberdayaan sektor pertanian dan petani, seperti yang dilakukan di Jepang. 

Barang kali tidak cukup, kalau kita harus mengandalkan jargon ölanjutkanö , tetapi perlu “perubahan besar”, dan harus terus memacu lebih cepat pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan menurunkan angka kemiskinan.
Kedepan kita tidak ingin lagi negeri ini :larut dalam keterlenaan. Meminjam istilah Heru Nugroho Guru Besar Sosiologi UGM bahwa kita harus menghindar dari hipokrisi yang berakar pada prilaku budaya kita  yang munafik, seperti mengusung nilai gotong royong, tetapi kenyataannya egoisme, mempromosikan kemanusiaan, tetapi melanggar HAM, dan mengaku majemuk, tetapi memaksakan kehendak (Kompas, 9 Juli 2009).

Kemudian terkadang kita mati-matian ingin  membela ekonomi kerakyatan dengan berbagai dalih,  pada kenyataannya justru kita  membatasi gerak langkah kreativitas mereka, dan menurut hemat saya, masih banyak bentuk kemunafikan yang sadar atau tidak sering kita lakukan. Kalau ini yang menjadi orientasi kita, kapan kita harus memikirkan dan membela rakyat?

Saya yakin pemerintahan baru mampu mensolusi masalah tersebut. Dengan catatan, Presiden harus mengedepankan 3K, “Keberanian”, “Ketegasan” dan ‘Komitmen”, dan dapat menelorkan Kabinet Ekonomi baru adalah orang yang the right man on the right place, bukan kabinet hasil “nego”, yang  kental muatan politisnya. Semoga!